Surabaya – Program Studi (Prodi) D4 keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Fakultas Kesehatan (Fkes) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) mengadakan Seminar Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, Rektor Unusa, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dan , PT HM Samporna Tbk.
Saat memberikan materinya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Setiajid, mengungkapkan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), mengharuskan pihak pengusaha yang mempunyai tenaga kerja, diwajibkan memiliki ahli K3.
“Perusahaan harus mempunyai ahli K3, dan jumlahnya yaitu tiap 50 pekerja diperlukan 1 ahli, dan hal ini wajib dilakukan perusahaan, khususnya perusahaan yang mempekerjaan pekerja di bidang konstruksi, pertambangan, alat berat dan lainnya,” ungkapnya saat usai menandatangani MoU dengan Unusa akhir pekan lalu, Sabtu (21/4).
Ditambahkan Kadisnakertrans Jatim, Keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap perusahaan sangat diwajibkan untuk menerapkan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Rektor Unusa, Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.eng. mengungkapkan, saat Ini Unusa memiliki Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Adanya Unusa akan memberikan wajah baru di bidang K3, terlebih saat ini masih minimnya program studi K3. Meskipun kebutuhan lulusan K3 sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Seharusnya setiap perusahaan harus memiliki tenaga lulusan K3 yang handal. Karena di lingkungan pekerjaan terutama industri dalam hal ini pabrik, dibutuhkan adanya kenyamanan dan keselamatan dalam bekerja. Lokasi pekerjaan harus dilengkapi perangkat-perangkat yang aman dan nyaman bagi para pekerja sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.
“Karena lulusan K3 yang secara asli itu belum banyak, kebanyakan industri itu mengambil karyawan untuk menempati posisi ini ya mereka yang berpengalaman saja, walau bukan lulusan K3,” jelasnya. (IKA/Humas Unusa)