English
SURABAYA – Perguruan Tinggi (PT) tidak cukup hanya mengukur keunggulan melalui capaian akademik, jumlah publikasi ilmiah, maupun peringkat internasional. Lebih dari itu, keunggulan sebuah perguruan tinggi harus tercermin dari seberapa besar kontribusinya dalam memperbaiki kehidupan masyarakat.
Pesan dan harapan itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dalam keynote speech pada Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga, Rabu (11/11).
KPPTI tahun ini mengangkat tema Transformasi Perguruan Tinggi untuk Mendukung SDGs dan Meningkatkan Dampak Global melalui Keunggulan Berkelanjutan, Menteri menekankan pentingnya menggeser orientasi keunggulan perguruan tinggi dari sekadar pencapaian institusional menuju dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar melalui 4.303 perguruan tinggi, 10,7 juta mahasiswa, dan 328 ribu dosen. “Besarnya ekosistem pendidikan tinggi tersebut perlu diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” katanya.
Dalam konteks tersebut, Menteri menyampaikan, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian, yakni menjadikan dampak sebagai ukuran keunggulan, mengembangkan beragam misi perguruan tinggi untuk satu tujuan pembangunan, serta membangun kemitraan yang hasilnya dapat diukur.
Menuju Bukti Kontribusi
Menteri Brian mengingatkan bahwa banyaknya kegiatan perguruan tinggi belum tentu mencerminkan besarnya kontribusi terhadap masyarakat. Karena itu, setiap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki target yang jelas serta bukti manfaat yang dapat diukur.
Ia mencontohkan bidang kesehatan. Kontribusi perguruan tinggi tidak cukup hanya dilihat dari jumlah lulusan tenaga kesehatan yang dihasilkan, tetapi juga perlu ditelusuri apakah para lulusan tersebut bekerja di wilayah yang masih kekurangan tenaga kesehatan.
Demikian pula dalam bidang pangan. Keberhasilan penelitian dan pendampingan pertanian semestinya diukur dari sejauh mana praktik budidaya yang diperkenalkan benar-benar diterapkan oleh petani.
Pendekatan ini menegaskan bahwa laporan kegiatan tidak selalu menjadi bukti kontribusi. Perguruan tinggi harus mampu menunjukkan perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.
Pada bagian lain dalam paparannya, Menteri juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Indonesia. Berdasarkan data yang ditampilkan, posisi Indonesia dalam SDG Index berada pada peringkat 74 dari 169 negara, meningkat dari posisi sebelumnya, yakni 77. Namun, tingkat partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 33 persen, sementara target nasional pada 2045 adalah 60 persen.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan tinggi masih menjadi pekerjaan besar. Kampus-kampus di daerah perlu diperkuat, disertai pendampingan agar mahasiswa tidak hanya memperoleh kesempatan masuk perguruan tinggi, tetapi juga dapat menyelesaikan pendidikannya,” katanya.
Di bidang riset dan inovasi, Menteri menyoroti adanya kesenjangan antara kuatnya kolaborasi riset universitas dan industri dengan kontribusi Indonesia dalam menghasilkan artikel ilmiah dan teknis. Dalam Global Innovation Index, kolaborasi riset universitas dan industri Indonesia berada pada peringkat ke-13 dunia, sedangkan posisi artikel ilmiah dan teknis berada pada peringkat ke-133. “Karena itu, kerja sama antara kampus dan industri perlu diarahkan agar tidak berhenti pada penandatanganan kontrak atau pelaksanaan proyek. Hal yang lebih penting adalah memastikan adanya pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang terus dimanfaatkan setelah kerja sama berakhir.”
Dokter Spesialis
Salah satu agenda penting yang disoroti Menteri adalah peran perguruan tinggi dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.
Dalam paparannya disebutkan, pada 2026 terdapat penambahan 170 program studi spesialis dan subspesialis baru, dengan 8.650 mahasiswa PPDS baru. Secara keseluruhan, jumlah mahasiswa pendidikan dokter spesialis mencapai 24.000 orang. Selain itu, sebanyak 11 provinsi kini telah menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis secara mandiri.
Brian mengungkapkan, Kemendiktisainstek kini sedang mendorong pendirian faultas kedokteran gigi. “Silahkan mengajukannya tapi tentu jangan mahal-mahal. Termasuk UKT untuk Kedokteran baik yang di negeri maupun di swasta sedang disiapkan tidak mahal-mahal,” katanya.
“Keberhasilan program dokter spesialis tidak semata-mata diukur dari bertambahnya program studi maupun jumlah mahasiswa. Ukuran yang lebih penting adalah apakah lulusan dokter spesialis nantinya benar-benar bekerja di wilayah yang paling membutuhkan pelayanan kesehatan.”
Pada bagian lain Menteri memaparkan empat pilar kebijakan transformasi pendidikan tinggi yang juga menjadi kerangka empat klaster pembahasan KPPTI 2026.
Pertama, akses, inklusi, dan jejaring. Kedua, mutu yang mencakup tata kelola, kepemimpinan, dan keberlanjutan. Ketiga, relevansi melalui pembelajaran, digitalisasi, dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan. Keempat, dampak melalui kemitraan dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Keempat pilar tersebut diarahkan untuk mendukung target Indonesia pada 2045, yakni tingkat partisipasi pendidikan tinggi mencapai 60 persen dan 75 persen lulusan bekerja sesuai bidang keahliannya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga memperkenalkan lima inisiatif yang diluncurkan dalam KPPTI 2026. Kelimanya meliputi Indeks Maturitas Digital Perguruan Tinggi, GenAI Framework sebagai panduan pemanfaatan kecerdasan buatan generatif di lingkungan pendidikan tinggi, Konsorsium Rumah Sakit Perguruan Tinggi, pembelajaran dari proyek HETI, serta pengembangan kemitraan dengan PERURI, PT PII, dan Tanoto Foundation. Inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan teknologi, meningkatkan tata kelola, memperluas kolaborasi, dan mendorong pemanfaatan hasil riset. (Humas Unusa)
