English
Surabaya – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewacanakan akan membuka izin bagi dokter umum untuk melakukan operasi caesar, terutama di wilayah yang tidak memiliki dokter spesialis kandungan. Kebijakan ini ditujukan untuk menjawab tantangan keterbatasan tenaga medis di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Rencana tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Dr. Handayani, dr., M.Kes.
“Kami (FK Unusa) di posisi yang tidak menolak tapi juga tidak serta merta menyetujui, karena harus dilihat dulu kebutuhannya seperti apa,” tegas Dr Handayani.
Dr Handayani melanjutkan, setiap daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda. Menurutnya wacana tersebut bisa diterapkan di wilayah-wilayah tertentu.
“Artinya begini, misalnya di salah satu pulau yang jauh untuk merujukkan pasien maka itu bisa (diterapkan). Jadi dilihat dulu pemetaan wilayahnya, misalnya satu daerah butuh dokter obgyn tapi di daerah lain sudah ada (dokter obgyn) dan lebih butuh (dokter) spesialis yang lainnya. Jadi tidak bisa digeneralisir,” terangnya.
Dr Handayani menegaskan dokter umum melakukan operasi caesar pada pasien yang akan melahirkan juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu pelatihan khusus kepada dokter yang bersangkutan.
“Ada pelatihannya kemudian ada pembimbingan, sehingga meski sudah dilatih tapi tidak dilepas begitu saja. Harus tetap ada konsulennya, sehingga nanti kalau ada apa-apa konsultannya ke siapa? Jadi di atasnya masih ada yang bertanggungjawab lagi. Dengan begitu mungkin bisa dilaksanakan,” jelasnya.
“Jadi sekali lagi kami tidak dalam posisi menolak tapi juga tidak serta merta setuju. Harus dilihat dulu kebutuhannya seperti apa,” tegasnya.
Menurutnya, ada solusi lain yang bisa dilakukan yakni melalui program Academic Health System (AHS) yang sudah dikembangkan di beberapa Fakultas Kedokteran (FK) negeri. Yaitu dokter PPDS obgyn senior dari beberapa FK bisa ditempatkan di daerah yang belum punya dokter spesialis obgyn, dengan pembimbingan dan pengawasan dari penanggungjawab PPDS dari RS Pendidikan.
“Dengan program AHS ini keselamatan pasien lebih terjamin,” pungkasnya.
