English
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Program yang bertujuan untuk memperbaiki masalah gizi kurang, seperti underweigth, wasting, dan stunting tentunya memerlukan keterlibatan pihak yang memahami bidang Gizi. Yakni Ahli Gizi.
Mengingat sasaran utama program ini adalah balita, anak-anak, remaja, dan ibu hamil. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 342 tahun 2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis, Ahli Gizi merupakan seorang yang mempunyai pendidikan di bidang gizi, baik lulusan Diploma III Gizi, Sarjanan Terapan Gizi, Sarjana Gizi, Magister Gizi, dan Doktoral Gizi.
Dosen Program Studi Gizi, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) Farah Nuriannisa, S.Gz., M.P.H., menuturkan dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memerlukan Ahli Gizi sebagai pemegang peran strategis. Lantaran perlunya menghitung kebutuhan gizi sasaran, menyusun menu yang seimbang, juga memastikan porsi yang disajikan sesuai standar.
“Selain itu, Ahli Gizi juga harus memastikan bahan makanan yang digunakan itu aman, segar dan bebas bahaya,” ungkapnya.
Bukan hanya Indonesia, berbagai negara di dunia seperti Jepang, Korea, hingga Finlandia juga menyelenggarakan program makan siang untuk siswa. Ahli Gizi tentunya dilibatkan dalam program tersebut, gunana mengontrol makanan yang disajikan baik secara kualitas dan kuantitas.
Sebagai Ahli Gizi tentunya mereka yang telah menempuh pendidikan di bidang Gizi dan terbukti memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Namun, Di Indonesia hal ini masih menjadi kendala. Program ini belum ditangani oleh Ahli Gizi secara keseluruhan. Seperti informasi yang banyak beredar, bahwa “Ahli Gizi” SPPG memiliki background pendidikan di bidang farmasi hingga pendidikan.
Menurutnya keterlibatan berbagai bidang ilmu tersebut karena tingginya beban kerja, yang perlu memproduksi ratusan hingga ribuan porsi tiap hari.
“Jika pemerintah ingin program MBG dapat berdampak signifikan, maka beberapa solusi yang dapat ditawarkan adalah memonitoring dan mengevaluasi sistem kerja di seluruh SPPG serta melibatkan lebih banyak Ahli Gizi,” imbuh Farah.
Program MBG bukan hanya sekedar proyek janji kampanye, tapi proyek masa depan bangsa, sehingga harus dijamin kualitasnya oleh pihak yang kompeten.(Humas Unusa)
