English
Surabaya – Dalam rangka mendukung pengawasan partisipatif yang berbasis data. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia merangkul perguruan tinggi guna meningkatkan sinergi keduanya. Pagi ini (21/11) Bawaslu RI hadir ke kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) guna mengajak sivitas akademika untuk melek literasi data.
Selama ini data yang dimiliki Bawaslu tidak banyak digunakan oleh publik, yang mana data tersebut bisa digunakan untuk melakukan penelitian yang dapat berdampak kepada masyarakat. Program ini mendorong literasi data dengan harapan publik bisa mengakses data itu untuk kepentingan akademik maupun pengembangan demokrasi elektoral secara keseluruhan.
Dalam kesempatan ini Bawaslu RI melakukan literasi data lewat sosialisasi Portal Satu Data serta bedah buku karya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI Dr. Puadi S.Pd., M.M. Dalam buku ini bukan hanya menjelaskan proses pengawasan Bawaslu namun juga mencoba mengelaborasi secara mendalam interaksi antar aktor.
”Data-data yang tertuang di dalam buku bukan hanya sebuah informasi yang diselipkan. Namun bagaimana data dan informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah kecerdasan pengetahuan untuk kalangan sivitas akademika,” tutur Puadi.
Menurutnya hal yang menarik dari literasi data, adalah proses pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karenanya penyatuan beberapa hasil pengawasan, laporan, termasuk penanganan pelanggaran hingga sengketa maupun dekret menjadi sebuah big data yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh sivitas akademika.
Dalam diskusi yang berlangsung, dosen Pendidikan Dasar UNUSA, Mustofa mengatakan bahwa peran Bawaslu dalam menjalan demokrasi yang bersih sangatlah penting. Lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat berjalan adil dan jujur atas pengawasan dari Bawaslu sebagai badan yang independen.
Selain itu, Wakil Rektor III UNUSA, Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., DVM juga menegaskan bahwa UNUSA sangat mendukung adanya literasi data guna menghasilkan pemilu yang adil, jujur dan akuntabel. Langkah ini pula yang menjadi bentuk pertanggungjawaban Bawaslu dalam menunjukkan pentingnya pemilu yang adil, jujur, dan akuntabel. (Humas Unusa)
