English
Surabaya – Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) bekerjasama dengan Forum Layanan Ipteks bagi Masyarakat (FlipMas) Legowo Jawa Timur mengadakan Seminar Pengembangan Kawasan Berkehidupan.
Sebanyak 100 peserta yang merupakan akademisi, perusahaan dan pemerintah terlihat antusias dalam kegiatan yang bertemakan Sinergi akademisi, Perusahaan, dan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Hadir pula dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah JABANUSA, Ali Masyhar, Prof. Dr. Rer. Nat. Sundani Nurono, Ketua Flipmas Indonesia, beserta BAPEDA Kab. Gresik, FlipMas Prov. NTT di Kafe Fastron, Kamis (14/12).
Rektor Unusa, Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng. menuturkan Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban dosen untuk berkontribusi untuk negeri. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu elemen dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Elemen tersebut menjadi aksi dari keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan dan menghilangkan isolasi dunia akademik terhadap persoalan masyarakat,” tuturnya.
Achmad Jazidie menambahkan, Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan bekal untuk menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan dalam kehidupannya. “Masyarakat juga nantinya akan memberikan pembelajaran bagi perguruan tinggi tentang realitas kehidupan,” ungkapnya.
Jika sinkronisasi antar tiga elemen ini terlaksana, maka pengembangan kawasan pun bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat sehingga menjadi kawasan berkehidupan. “Kalau terjadi kerjasama antara akademisi, perusahaan dan pemerintah akan dasyat hasilnya. Untuk membangun negeri,” tambahnya.
Prof. Dr. Rer. Nat. Sundani Nurono, Ketua Flipmas Indonesia. Menuturkan Forum Layanan Iptek bagi Masyarakat (FLipMAS), Sampai saat ini, fakta lain menunjukkan belum bersinerginya kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) antar Fakultas atau Program Studi di suatu PT, apalagi dengan perusahan dan pemerintah daerah. Kalaupun sinergisme itu teridentifikasi, lebih disebabkan karena program PPM yang mensyaratkannya.
Perusahaan dan Pemerintah Daerah sebelum dijadikan acuan wilayah pengabdian masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa sinergi dengan perguruan tinggi.
“Seharusnya Perusahan, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi membahas kebutuhan, peluang dan jenis kepakaran dan jumlah pakar yang diperlukan untuk merespons peta persoalan dalam bentuk jenis program PPM,” ungkapnya. (Humas Unusa)
